SULENGKA, BULUKUMBA – Desa Possi Tanah, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, mencatatkan prestasi membanggakan dalam penilaian calon Percontohan Desa Antikorupsi Provinsi Sulawesi Selatan 2026. Desa ini berhasil meraih skor 95 dengan predikat istimewa (AA), meningkat signifikan dibandingkan hasil penilaian mandiri sebelumnya yang hanya mencapai angka 82.
Capaian tersebut diperoleh setelah Tim Penilai Terpadu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan verifikasi langsung di Desa Possi Tanah, Jumat (13/11/2026).
Desa Possi Tanah menjadi salah satu dari 10 desa di Sulawesi Selatan yang masuk dalam tahapan penilaian lapangan program Percontohan Desa Antikorupsi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mendorong terciptanya pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Dalam kunjungan tersebut, tim penilai tidak hanya memeriksa kelengkapan dokumen administrasi, tetapi juga menggali penerapan prinsip antikorupsi melalui wawancara dengan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta perwakilan masyarakat.
Turut hadir mendampingi proses penilaian, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bulukumba, Asdar Bennu; Inspektur Pembantu (Irban) Inspektorat, Anand Gaffar; serta Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Bulukumba, Andi Ayatullah Ahmad.
Kepala Dinas PMD Bulukumba, Asdar Bennu, mengungkapkan bahwa keberhasilan Desa Possi Tanah menembus 10 besar calon percontohan tingkat provinsi merupakan hasil seleksi panjang.
Menurutnya, pemerintah daerah terlebih dahulu melakukan penjaringan terhadap 109 desa yang tersebar di Kabupaten Bulukumba. Dari proses tersebut, sebanyak 10 desa diusulkan untuk mengikuti program penilaian Desa Antikorupsi.
“Ini tidak mudah. Ada banyak indikator yang harus dipenuhi. Dari 109 desa, kami melakukan seleksi terhadap 10 desa untuk diusulkan. Alhamdulillah, Desa Possi Tanah berhasil masuk sebagai salah satu calon percontohan,” ungkap Asdar.
Pengelolaan Dana Desa Jadi Perhatian Serius
Koordinator Tim Penilai Provinsi Sulawesi Selatan, Kasman, menjelaskan bahwa desa memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Terlebih, setelah hadirnya Undang-Undang Desa yang memberikan kewenangan lebih luas sekaligus dukungan anggaran kepada pemerintah desa.
Namun, kewenangan dan besarnya anggaran tersebut harus dibarengi dengan sistem pengelolaan yang terbuka serta pengawasan yang kuat. Tanpa tata kelola yang baik, anggaran desa berpotensi menimbulkan penyimpangan.
Dalam pemaparannya, Kasman menyebut data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut menunjukkan bahwa dari 160 kasus korupsi di desa, sebanyak 132 kasus melibatkan kepala desa sebagai tersangka.
Ia berharap program Desa Antikorupsi tidak sekadar menjadi kegiatan pemeriksaan administrasi, melainkan mampu membentuk kesadaran dan kebiasaan antikorupsi di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat.
“Ini bukan lomba, tetapi penilaian untuk menjadi desa percontohan. Harapan kami, proses ini tidak sekadar menilai dokumen atau administrasi, tetapi bagaimana membangun budaya antikorupsi di desa,” jelasnya.
Dalam penilaian tersebut, terdapat lima komponen utama yang dijabarkan ke dalam 18 indikator. Kelima komponen itu meliputi penguatan tata laksana, pengawasan, kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, serta kearifan lokal.
Ada Tojeng Jadi Modal Sosial Membangun Desa Antikorupsi
Kepala Desa Possi Tanah, Baharuddin, menyambut positif kedatangan tim penilai provinsi. Ia menganggap kesempatan tersebut sebagai bentuk kepercayaan sekaligus dorongan bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Ini merupakan suatu kehormatan dan motivasi bagi kami semua. Dari 109 desa dan 27 kelurahan di Kabupaten Bulukumba, Desa Possi Tanah mendapatkan kesempatan masuk dalam 10 besar calon Percontohan Desa Antikorupsi Sulawesi Selatan,” ujarnya.
Baharuddin juga mengapresiasi dukungan dan pendampingan dari Inspektorat, Dinas PMD, serta Dinas Kominfo Kabupaten Bulukumba selama proses persiapan hingga pelaksanaan penilaian.
Ia menegaskan, partisipasi Desa Possi Tanah dalam program tersebut bukan semata-mata untuk mengejar predikat atau penghargaan. Lebih dari itu, pemerintah desa ingin memperkuat komitmen bersama masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, jujur, terbuka, dan bertanggung jawab.
Salah satu kekuatan yang diangkat dalam penilaian adalah nilai kearifan lokal masyarakat setempat, yakni Ada Tojeng, yang memiliki makna berkata jujur.
Bagi Baharuddin, nilai budaya tersebut menjadi landasan moral yang relevan untuk memperkuat integritas dalam kehidupan bermasyarakat maupun penyelenggaraan pemerintahan desa.
“Nilai Ada Tojeng ini menjadi pegangan dan semangat bagi kami untuk terus menjunjung tinggi kejujuran. Nilai lokal ini sangat relevan dengan semangat membangun desa yang antikorupsi,” tambahnya.
Nilai Melonjak dari 82 Menjadi 95
Setelah seluruh rangkaian pemeriksaan dokumen, verifikasi lapangan, dan wawancara rampung, tim penilai melanjutkan proses dengan menggelar sidang pleno.
Forum tersebut menjadi tahapan untuk membahas dan menetapkan skor berdasarkan pemenuhan seluruh komponen serta indikator penilaian Desa Antikorupsi.
Hasilnya, Desa Possi Tanah berhasil membukukan nilai 95, naik 13 poin dibandingkan hasil penilaian mandiri yang sebelumnya berada di angka 82.
Perolehan tersebut menempatkan Desa Possi Tanah pada kategori predikat istimewa (AA) dalam penilaian calon Percontohan Desa Antikorupsi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026.
Meski demikian, hasil penilaian tingkat provinsi tersebut selanjutnya akan diteruskan kepada KPK RI untuk proses penetapan resmi sebagai Desa Percontohan Antikorupsi.
Capaian ini menjadi modal penting bagi Desa Possi Tanah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus membuktikan bahwa nilai kejujuran dan kearifan lokal dapat menjadi fondasi dalam membangun desa yang berintegritas.
