SULENGKA.ID, NEWS — Pemerintah Kabupaten Luwu Utara terus mendorong percepatan penurunan angka kemiskinan melalui berbagai program terpadu. Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, menyampaikan hal tersebut saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPKP) di Aula Lagaligo Kantor Bupati Luwu Utara, Jumat (13/3).
Dalam arahannya, Andi Rahim menegaskan bahwa penanganan kemiskinan merupakan isu strategis yang juga menjadi perhatian pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi lintas sektor agar program penurunan kemiskinan berjalan lebih efektif.
“Masalah kemiskinan tidak bisa satu OPD selesaikan sendiri. Semua perangkat daerah harus terlibat dan bekerja bersama agar upaya yang kita lakukan benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Andi Rahim.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan angka kemiskinan di Luwu Utara terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021 angka kemiskinan berada di 13,59 persen, kemudian turun menjadi 11,24 persen pada 2024, dan kembali turun menjadi 10,74 persen pada 2025.
Pemkab Luwu Utara Bekerja Lebih Serius
Meski tren penurunan terlihat, Andi Rahim menilai angka tersebut masih cukup tinggi sehingga pemerintah daerah perlu mempercepat langkah penanganannya.
“Angkanya memang turun, tetapi masih cukup tinggi. Karena itu kita harus bekerja lebih serius agar penurunannya bisa lebih cepat,” tuturnya.
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara menargetkan sekitar 500 kepala keluarga (KK) keluar dari kategori kemiskinan pada 2026 melalui berbagai program intervensi yang lebih terarah.
“Target kita tahun ini minimal 500 kepala keluarga keluar dari kategori kemiskinan. Target ini membutuhkan kerja bersama seluruh perangkat daerah dan dukungan semua pihak,” tegasnya.
Ia menjelaskan sejumlah langkah yang akan dilakukan pemerintah daerah, antara lain pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pengembangan koperasi, serta pemberian bantuan usaha yang tepat sasaran.
Selain itu, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya pendataan yang akurat agar setiap program bantuan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
“Data harus jelas: siapa orangnya, di mana rumahnya, apa pekerjaannya, dan bagaimana kondisi keluarganya. Dengan data yang akurat, intervensi yang kita lakukan akan lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara berharap seluruh pihak memperkuat sinergi untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
