SULENGKA.ID, OPINI — Kita akan menutup tahun dengan banyak catatan sejarah. Salah satunya adalah fenomena tumbangnya para petahana di Pilkada serentak 2024.
Pada dasarnya, petahana memiliki kekuatan yang besar secara politis untuk mempertahankan jabatannya. Oleh karena itu, sangat jarang ada petahana yang kalah. Kalaupun kalah, “skor” nya biasa selisih tipis.
Tetapi ternyata itu tidak berlaku tahun ini. Tercatat, ada enam petahana yang tumbang di Pilkada kali ini. Mereka adalah Syamsari Kitta di Takalar, Kartini Ottong di Sinjai, Yohanis Bassang di Toraja Utara, Budiman di Luwu Timur, Ilham Azikin di Bantaeng, dan Amran Mahmud di Wajo.
Tidak hanya itu, ada tujuh keluarga petahana yang tak mampu mempertahankan dinasti. Seperti anak bupati Barru, Suardi Saleh, Ulfah Nurulhuda. Istri mantan Wali Kota Parepare Taufan Pawe, Ernawati.
Ada pula Putra mantan Bupati Sidrap Dollah Mando, Yusuf DM, putra mantan Bupati Enrekang Muslimin Bando, Mitra Fakhruddin juga kalah di Pilkada Enrekang.
Di Pilkada Luwu, anak mantan bupati Basmin Mattayang, Arham Basmin yang juga kalah. Anak mantan wali kota Palopo Judas Amir, Farid Kasim juga keok. Terakhir, suami bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani, Muhammad Fauzi juga gagal.
Posisi Petahana
Meski demikian, ada juga petahana yang sukses mempertahankan posisinya. Di Pilgub Sulsel, ada Andi Sudirman Sulaiman yang kembali memenangkan Pilgub Sulsel. Juga ada empat Bupati yang memenangkan Pilkada. Mereka di antaranya adalah Andi Utta di Bulukumba, Chaidir Syam di Maros, Muhammad Yusran Lologau di Pangkep, dan H.A Irwan Hamid di Pinrang.
Apa yang menyebabkan para petahana dan keluarga incumbent ini berguguran? Jaringan Survei Indonesia (JSI) telah melakukan penelitian terhadap fenomena ini di Wajo dan di Takalar. Di berbagai media, disebutkan JSI berkesimpulan salah satu penyebabnya adalah tingkat kepuasan kinerja para petahana yang dianggap rendah di mata masyarakat.
Saya sebagai penulis, juga berpikir demikian. Tetapi pertanyaan selanjutnya, apa yang menyebabkan sehingga masyarakat tidak puas terhadap kinerja mereka? telaah awal saya adalah efek domino dari Covid-19. Sekali lagi, ini hanya hipotesa. Masih perlu dikaji secara ilmiah.
Efek Domino Covid?
Jika kita perhatikan, pada 2018, ada 12 kabupaten yang menggelar Pilkada serentak. Daerah itu adalah Makassar, Parepare, Palopo, Bantaeng, Jeneponto, Sinjai, Bone, Wajo, Sidrap, Pinrang, Enrekang, dan Luwu. Tidak sampai setahun setelah kepala daerah itu dilantik, Covid-19 melanda dunia. Hampir tiga tahun lamanya, kepala daerah terpilih tidak bisa berbuat apa-apa. Lebih dari setengah periode masa jabatannya dilakukan untuk mengatasi Covid-19.
Seluruh program lebih diarahkan pada pemulihan kesehatan. Sehingga, program lain seperti pembangunan infrastruktur dialihkan atas petunjuk pemerintah pusat. Wajar saja, jika para kepala daerah ini sulit untuk mendapat predikat “Puas” dari masyarakatnya.
Dari 13 daerah yang Pilkada di 2018 itu, hanya HM Andi Irwan Hamid di Kabupaten Pinrang yang berhasil mempertahankan posisinya. Itupun berkat ketokohan Andi Irwan Hamid yang mengakar di masyarakat Pinrang. Petahana di daerah lainnya, seperti Bantaeng, Sinjai dan Wajo harus berguguran. Begitupun dengan keluarga petahana di daerah lainnya seperti Parepare, Palopo, Sidrap, dan Barru.
Efek Covid-19 di Pilkada juga terasa untuk daerah yang menggelar Pilkada serentak di 2020, lalu. Ada 12 daerah yang menggelar Pilkada. Di antaranya adalah Makassar, Barru, Bulukumba, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkep, Kepulauan Selayar, Tana Toraja, Toraja Utara, Soppeng dan Gowa. Dari jumlah itu, hanya Andi Utta di Bulukumba, Chaidir Syam di Maros, dan M Yusran Lologau di Pangkep yang berhasil mempertahankan kekuasaannya.
Ada berbagai alasan kenapa ketiga petahana ini berhasil mempertahankan kekuasaannya. Salah satunya adalah kekuatan finansial. Andi Utta adalah salah satu kepala daerah terkaya di Indonesia. Sedangkan M Yusran Lologau terkenal sebagai anak dari pengusaha raksasa yang dikenal dengan sebutan “Raja Kelantan”. Dia juga terkenal memiliki kekuatan finansial yang kokoh.
Lain halnya dengan Chaidir Syam di Maros. Dia berhasil mempertahankan kekuasaannya setelah melalui proses Pilkada melawan kotak kosong di Pilkada Maros.
Program Tidak Populis
Hampir semua daerah di Sulsel tidak bisa berbuat apa-apa di masa Pandemi Covid-19. Hampir tidak ada pembangunan infrastruktur di daerah. Bupati dan Wali Kota fokus pada pemulihan ekonomi. Sementara pemerintah pusat, juga melakukan hal yang sama; fokus kesehatan, pemulihan ekonomi dan membatasi anggaran untuk infrastruktur. Anggaran di daerah harus berkali-kali di Refocusing demi alasan pemulihan ekonomi.
Penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi pada dasarnya adalah program yang tidak populis. Berbeda dengan bangunan infrastruktur yang sangat populis. Bahkan mendekati “program pencitraan”.
Kita mengambil sampel di Kabupaten Bantaeng. Daerah ini adalah satu-satunya daerah di Sulsel dengan pemulihan ekonomi tercepat. Pertumbuhan ekonomi tembus 15,45 persen setelah Covid-19.
Angka kematian akibat Covid-19 di Bantaeng juga terkecil di Sulsel. Mencapai 37 orang. Jumlah ini kecil jika dibandingkan dengan daerah lainnya yang mencapai ratusan orang.
Pemerintah Kabupaten Bantaeng pada dasarnya berhasil melakukan mitigasi bencana Covid-19. Tetapi itu ternyata tidak populis.
Penanganan Covid-19 yang tidak populis ini menjadi celah untuk Ilham Azikin secara politis. Celah ini dimanfaatkan dengan baik oleh lawan politiknya, M Fathul Fauzi alias Uji Nurdin. Dia kerap hadir dengan kampanye membanding-bandingkan infrastruktur pada periode bapaknya yang menjabat Bupati periode sebelumnya. Mitigasi Covid-19 oleh Ilham Azikin seolah tak terlihat dan memberikan kepuasan masyarakat Bantaeng jika dibandingkan dengan bangunan infrastruktur di periode sebelumnya.
Sekali lagi, tulisan ini hanyalah telaah. Tentu saja, fenomena ini masih menjadi asumsi yang perlu dikaji secara ilmiah.Tulisan ini hanya menjadi pengingat, bahwa ada kejadian luar biasa sebelum Pilkada serentak 2024 yang membuat petahana berguguran. Kejadian luar biasa itu bernama Covid-19.(*)
Penulis: Siti Khadijah Budiawan (Fungsionaris PKB Sulsel)
Editor: Muhammad Rizal
