DAERAH, SULENGKA.ID – Aksi damai memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang digelar aliansi mahasiswa dan buruh di depan kantor DPRD Bulukumba, Jumat (2/4/2025), sempat memanas.
Ketegangan terjadi ketika mobil Pemadam Kebakaran (Damkar) menyemprotkan air ke arah api dari ban bekas yang dibakar para demonstran.
Pembakaran ban yang kerap di jadikan simbol perlawanan dalam aksi-aksi sosial itu langsung di bubarkan paksa oleh petugas Damkar. Tindakan tersebut memicu emosi massa dan memunculkan kecaman dari Jenderal Lapangan (Jendlap) aksi.
“Tindakan menyemprot secara tiba-tiba adalah bentuk represif terhadap kebebasan berekspresi yang di jamin oleh konstitusi,” tegas Jenderal Lapangan aksi, Wahyudi.
“Aksi kami berlangsung damai. Negara seharusnya membuka ruang kritik, bukan malah mencederai ruang demokrasi.” tambahnya.
Wahyudi, yang juga merupakan ketua cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bulukumba itu menyesalkan sikap pemerintah yang di nilainya tidak melakukan pendekatan persuasif.
Ia menilai, tindakan Damkar seharusnya di lakukan dengan koordinasi yang matang dan komunikasi terlebih dahulu, bukan dengan cara represif.
Massa Aksi Sebagai Ancaman
Senada, Jeng Indah, salah satu peserta aksi dari organisasi Front Mahasiswa Nasional (FMN) menyatakan bahwa tindakan tersebut menimbulkan kesan bahwa massa aksi di perlakukan sebagai ancaman.
“Kami tidak menolak pemadaman api, tapi harusnya ada komunikasi dulu. Jangan langsung menyemprot seolah kami ini musuh. Kami ini rakyat, mahasiswa, dan buruh yang sedang memperjuangkan hak,” ujarnya.
Ketegangan akhirnya mereda setelah Wakil Ketua DPRD Bulukumba, Fahidin HDK, keluar menemui massa dan membuka ruang dialog. Legislator dari Fraksi PKB itu menyampaikan apresiasi terhadap aspirasi yang di bawa oleh aliansi mahasiswa dan buruh, serta berjanji akan meneruskan seluruh tuntutan kepada pihak yang berwenang.
“Kami akan mencatat dan menyampaikan tuntutan ini secara resmi melalui mekanisme kelembagaan yang ada,” ucap Fahidin.
Meski aksi di tutup secara tertib, para demonstran menegaskan bahwa perjuangan mereka tidak akan berhenti sampai ada tanggapan nyata dari pemerintah.
Mereka juga mendesak DPRD agar mengevaluasi prosedur operasional petugas di lapangan agar tindakan serupa tidak kembali terulang dalam aksi-aksi berikutnya. (**)
