Politik, Pelitarakyat.id — Peringatan Hari Parlemen Indonesia setiap 16 Oktober harus menjadi pengingat bagi legislator untuk terus memperjuangkan amanat rakyat atau konstituen yang telah diberikan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Bacaleg Golkar Bulukumba Dapil Bontobahari Bontotiro, Gunawan Amrullah. Senin, 16 Oktober 2023.
Ia menyebutkan bahwa pada Peringatan Hari Parlemen Nasional, setiap legislator di semua tingkatan diingatkan untuk memegang teguh perjuangan amanat rakyat dengan menjalankan peran-peran parlemen.
“Kita berharap kualitas parlemen kita kedepannya semakin baik. Di isi oleh figur potensial dengan gagasan yang baik untuk kepentingan masyarakat, khususnya di Kabupaten Bulukumba,” ungkap dia.
Sekadar diketahui, Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Mohammad Hatta bersama Perdana Menteri (PM) Sultan Sjahrir menilai bahwa Indonesia membutuhkan badan yang bisa mewakili aspirasi masyarakat sebagai negara yang merdeka.
Lalu pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian, Pasar Baru Jakarta, dibentuklah Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) yang bertugas membantu presiden. Kala itu KNIP diketuai oleh Kasman Singodimedjo dan bertugas untuk membantu presiden.
Kemudian, Wapres Mohammad Hatta mengeluarkan Maklumat Nomor X pada 16 Oktober 1945 atas pertimbangan politik internasional agar Indonesia dapat diakui sebagai negara demokratis yang memiliki aparatur lengkap.
Maklumat tersebut pun mengubah tugas KNIP dari yang awalnya sebagai pembantu presiden berubah menjadi setara dengan presiden, dalam menyusun Undang-Undang (UU) dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Semenjak itu pula Indonesia mulai menggunakan sistem parlemen dan terdapat tiga badan parlemen, yakni DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah), dan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat). Tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945.
