MARDESA, SULENGKA.ID – Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Desa Benteng Malewang, Kecamatan Gantarang, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba, Sulsel, Rabu 11 Juni 2025.
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk kekecewaan terhadap lambannya penanganan dugaan kasus korupsi yang melibatkan Kepala Desa Benteng Malewang, Askar.
Dalam aksinya, warga mendesak Kejari Bulukumba mengambil alih penanganan kasus tersebut dari Inspektorat, yang dinilai lamban dan tidak transparan.
Koordinator aksi, Heri Syam, mengatakan bahwa sejak laporan awal pada 9 Maret 2025 ke Inspektorat, Kejaksaan, dan Unit Tipikor Polres Bulukumba, belum ada tindak lanjut berarti.
“Masalah ini telah berlarut-larut. Kami sudah tempuh semua jalur sesuai mekanisme hukum, tapi hingga kini tidak ada kejelasan. APH dan APIP terkesan abai,” tegas Heri dalam orasinya.
Kades Benteng Malewang Juga Dilaporkan Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan
Tak hanya menyoroti dugaan korupsi dana desa, massa juga menuntut pengusutan tuntas atas dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan yang di lakukan oleh Kades Askar. Dugaan pemalsuan tersebut telah di laporkan oleh lima kepala dusun pada 27 Maret 2025 ke Polres Bulukumba.
Pemalsuan tanda tangan itu di duga terjadi dalam dokumen honorarium untuk Upah PBB, pendataan Program Pembinaan Anak Tidak Sekolah (ATS), dan honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada tahun anggaran 2023/2024. Meski dalam laporan pertanggungjawaban tercatat telah terealisasi dan di tandatangani oleh lima kepala dusun, mereka mengaku tidak pernah menandatangani ataupun menerima honor tersebut.
“Kami juga sudah melaporkan dugaan pemalsuan ini ke pihak kepolisian, tapi belum juga ada titik terang,” tambah Heri.
Kejaksaan Masih Menunggu Hasil Investigasi Inspektorat Bulukumba
Menanggapi aksi tersebut, Kasi Intel Kejari Bulukumba, Muh. Yusran, menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu hasil audit dari Inspektorat sebagai langkah awal penanganan.
“Kami terus bangun koordinasi dan menagih hasil audit dari Inspektorat. Jika memang ada temuan indikasi korupsi, kami akan turun langsung,” ujar Yusran di hadapan massa aksi.
Setelah menyampaikan aspirasi di Kejari, massa melanjutkan aksinya ke Gedung Pinisi, tempat beberapa instansi pemerintah berkantor, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Inspektorat Bulukumba. Di sana, mereka kembali mendesak komitmen penegakan hukum yang tegas terhadap kepala desa yang di duga menyalahgunakan wewenang. (**)
