SULENGKA.ID, DAERAH — Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantaeng Tahun tahun 2024, Panitia pemilihan Kecamatan (PPK) Tompobulu bersama dengan PPS se – kecamatan Tompobulu melaksanakan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih segmen grebek pasar.
Kegiatan ini di adakan di pasar paradayya, Desa Bontoa – Bontoa, Kecamatan Tompobulu, Sabtu (09/11/24).
Ahmad Saeful, Anggota PPK Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi dasar atau landasan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan serentak ini.
“Sosialisasi ini harus kita massifkan, agar masyarakat datang memilih pada hari pencoblosan dan menentukan hak suaranya”, katanya.
Menurutnya, penyebarluasan informasi pada khalayak menjadi poin penting untuk sosialisasi pendidikan pemilih. Dan memberikan informasi terkait tahapan DPTB yang sementara berlangsung 19 Oktober sampai 20 November untuk 4 kategori.
“Jadi, mari kita bersama mengawal Pilkada ini dengan menyampaikan sosialisasi pendidikan pemilih tersebut agar masyarakat menggunakan hak suaranya di TPS, karena 1 suara sangat berarti untuk masa depan Bantaeng kedepannya,” kata Saiful.
Ditempat terpisah, Aspar Ramli Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Kabupaten Bantaeng, mengatakan sosialisasi pendidikan pemilih yang dikemas dalam bentuk grebek pasar ini merupakan upaya sistematis kpu dalam menyebarluaskan informasi mengenai proses pemilihan/pilkada, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pentingnya partisipasi dalam pesta demokrasi.
“Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat, mendorong partisipasi aktif, dan menciptakan pemilu yang berkualitas,” bebernya.
Selain itu, ia menambahkan bahwa pentingnya seluruh elemen masyarakat dalam memberikan hak suara pada Pilkada Serentak Tahun 2024.
“Kami juga mengajak seluruh masyarakat khususnya masyarakat pasar untuk tidak golput, menghindari politik uang, politik sara dan black campaign karena dapat merusak pendidikan politik dan dapat merusak integrasi bangsa,” tandasnya.
